Standar Nasional Limbah Elektronik: Kewajiban Baru bagi Industri

TL;DR: Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sedang menyusun standar nasional pengelolaan limbah elektronik (e-waste), diumumkan pada 27 September 2026. Standar ini mencakup tata cara pemilahan, pengkategorian, pengangkutan, sampai pengolahan lanjutan, khususnya untuk limbah dari sektor rumah tangga dan perkantoran. Pemicunya: lonjakan perangkat elektronik dan tata kelola yang masih dikuasai sektor informal tanpa SOP. Bagi industri, ini sinyal aturan main baru yang perlu dipantau dan disiapkan.

Setiap perangkat yang mati punya tempat. Di Indonesia, tempat itu masih didominasi tukang rongsok dan pembongkar manual tanpa SOP. Pemerintah kini menutup celah itu lewat satu dokumen: standar nasional pengelolaan limbah elektronik.

Apa yang sedang disusun pemerintah?

KLH/BPLH melalui Pusat Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup (PSILH) menginisiasi penyusunan standar baku penanganan e-waste. Langkah ini dimatangkan lewat forum Standardisasi Pengelolaan Sampah Elektronik di Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa 8 September 2026, dengan pelibatan lintas kementerian, pemerintah daerah, produsen elektronik, industri pengolahan limbah, serta lembaga swadaya.

Kepala PSILH KLH/BPLH Upik Siti Asliah menegaskan bahwa penanganan e-waste mutlak memerlukan peta jalan komprehensif dari hulu ke hilir guna menutup celah regulasi. Dalam implementasinya masih banyak gap yang memerlukan kepastian kebijakan, sehingga PSILH menyusun standar pengelolaan e-waste sebagai rujukan.

Ruang lingkup standar meliputi seluruh piranti bertenaga listrik dan/atau baterai yang sudah rusak atau tidak terpakai, baik ukuran kecil maupun besar atau bulky, dengan cakupan tata cara pemilahan, pengkategorian, pengangkutan, hingga pengolahan lanjutan, khususnya yang bersumber dari sektor rumah tangga dan perkantoran.

Mengapa aturan ini perlu ada?

Tiga masalah mendasar membuat pengelolaan e-waste selama ini bocor.

Pertama, volume besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2025 yang dikutip KLH/BPLH, volume impor barang elektronik Indonesia mencapai angka 201 ton, dengan lebih dari 1.000 industri komputer dan perangkat elektronik beroperasi di dalam negeri.

Kedua, alur pemusnahan barang elektronik bekas di lingkungan pemerintahan, khususnya Barang Milik Negara, belum terintegrasi ketat dengan aspek perlindungan lingkungan.

Ketiga, sektor informal menguasai rantai daur. Praktik pembongkaran manual tanpa SOP memakai bahan kimia berbahaya dan berpotensi memicu pencemaran lingkungan masif.

Baca juga: Konsultasi pengelolaan limbah B3

Apa dampaknya bagi perusahaan?

Perusahaan elektronik, perkantoran besar, dan penghasil limbah elektronik akan tersentuh rantai aturan baru ini, meski standarnya belum terbit. Konsekuensi yang bisa dipersiapkan sekarang:

• Prosedur internal pemilahan dan pengumpulan barang elektronik bekas, alih-alih diserahkan begitu saja ke pengepul.
• Rekonsiliasi perangkat BMN dan aset perusahaan yang akan dijual, dimusnahkan, atau dibuang.
• Koordinasi dengan pengolah berizin ketika volume limbah elektronik masuk kategori yang diatur.

Pemerintah sendiri memperkuat koordinasi lintas instansi, termasuk Direktorat Lelang dan Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, untuk mengintegrasikan aspek lingkungan dalam pemindahtanganan BMN. Kajian mendalam juga sedang dirumuskan untuk mekanisme transisi sektor informal ke dalam struktur resmi.

Sebagai praktik baik, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta mengembangkan sistem pengumpulan lewat drop box di fasilitas umum serta layanan penjemputan langsung, yang diharapkan direplikasi daerah lain.

Baca juga: Festronik, SOP, dan manifes elektronik limbah B3

Apa yang bisa dilakukan produsen dan importir sekarang?

Rantai tanggung jawab produsen mulai dipetakan dari sekarang. Standar yang disusun akan menjadi rujukan bagi lembaga pemerintah, swasta, dan penyedia layanan publik, sehingga persiapan produsen sebaiknya bergerak di dua jalur.

Jalur pertama, tata kelola internal. Petakan produk yang dijual beserta perkiraan volume yang kembali sebagai limbah, sediakan kanal pengumpulan, dan catat alur perangkat bekas dari gudang sampai mitra pengolah. Data BPS 2025 yang dikutip KLH/BPLH mencatat volume impor barang elektronik Indonesia mencapai angka 201 ton dengan lebih dari 1.000 industri komputer dan perangkat elektronik beroperasi di dalam negeri, sehingga peran produsen dan importir sangat menentukan.

Jalur kedua, integrasi pemindahtanganan aset. Untuk perusahaan yang menangani Barang Milik Negara atau aset korporasi bernilai, koordinasi dengan Direktorat Lelang dan Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Kementerian Keuangan sedang disiapkan agar aspek lingkungan masuk proses pemindahtanganan. Perusahaan swasta bisa menerapkan pola serupa: tanyakan status akhir setiap aset elektronik yang dijual atau dilelang.

Baca juga: Jasa pembuatan izin TPS B3

Bagaimana e-waste terhubung dengan aturan limbah B3 yang berlaku?

Limbah elektronik mengandung bahan berbahaya, sehingga sebagiannya bisa jatuh ke kategori B3 tergantung hasil identifikasi. Praktik pembongkaran manual tanpa Standar Operasional Prosedur memakai bahan kimia berbahaya dan berpotensi memicu pencemaran lingkungan masif, persis kondisi yang ingin ditutup standar baru.

Sementara aturan utama pengelolaan limbah B3 yang berlaku hari ini tetap Permen LHK No. 6 Tahun 2021 beserta sistem pelaporan dan manifest elektroniknya. Ketika standar e-waste terbit, ia akan melengkapi kerangka itu dengan tata cara khusus sektor elektronik, bukan menggantikannya.

Praktisnya: sampai standar terbit, kelola limbah elektronik dari kegiatan usaha mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3 yang berlaku, lengkap dengan identifikasi, pencatatan, dan pelaporan.

Baca juga: Pelatihan pemantauan dan analisis pengelolaan limbah B3 BNSP

Kapan aturannya berlaku?

Standar nasional e-waste masih dalam penyusunan; tanggal berlaku resminya belum ada. Yang sudah pasti: forum penyusunan sudah digelar dan arahnya dari hulu ke hilir. Pantau JDIH KLH/BPLH untuk terbitan resminya.

Selagi menunggu, perusahaan bisa mulai dari yang tidak bergantung regulasi baru: petakan aset elektronik, tentukan prosedur pemilahan, dan jangan buang perangkat berbaterai bersama sampah domestik. Untuk limbah dari kegiatan usaha yang sudah masuk kategori B3, ikuti jalur yang berlaku saat ini lewat pelatihan pengelolaan limbah B3.

Kesimpulan

Standar nasional limbah elektronik adalah tanggapan pemerintah atas lonjakan perangkat dan tata kelola yang selama ini dikuasai sektor informal. Ruang lingkupnya jelas, pihak yang dilibatkan luas, dan efeknya akan mengalir ke produsen, perkantoran, serta pengelola aset. Siapkan prosedur pemilahan dan mitra pengolah sekarang, supaya saat standar terbit perusahaan tinggal menyesuaikan, bukan membangun dari nol.

Kebutuhan kesiapan limbah B3 dan dokumentasinya? Konsultasi ke tim IEC.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

1. Apakah standar nasional e-waste sudah berlaku?

   Belum. Per 27 September 2026 KLH/BPLH mengumumkan standar masih disusun; forum penyusunan digelar 8 September 2026 di Bekasi. Tanggal berlaku mengikuti terbitan resmi.

2. Siapa yang menyusun standar ini?

   Pusat Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup (PSILH) KLH/BPLH, dengan masukan lintas kementerian, pemerintah daerah, produsen elektronik, industri pengolahan limbah, dan lembaga swadaya.

3. Apa saja yang masuk ruang lingkupnya?

   Seluruh piranti bertenaga listrik dan/atau baterai yang rusak atau tidak terpakai, ukuran kecil sampai besar, mencakup pemilahan, pengkategorian, pengangkutan, dan pengolahan lanjutan, terutama dari sektor rumah tangga dan perkantoran.

4. Berapa jumlah limbah elektronik Indonesia?

   Angka pastinya menunggu rilis standar dan kajian resmi. Data BPS 2025 yang dikutip KLH/BPLH mencatat volume impor barang elektronik 201 ton dengan lebih dari 1.000 industri komputer dan perangkat elektronik di dalam negeri.

5. Apa yang bisa dilakukan perusahaan sekarang?

   Petakan aset elektronik, buat prosedur pemilahan internal, salurkan perangkat bekas ke pengolah berizin, dan pantau terbitan JDIH KLH/BPLH.

Sumber:

• Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, Tutup Celah Pencemaran Limbah Elektronik, KLH/BPLH Godok Standar Nasional Pengelolaan, 27 September 2026
• Data BPS 2025 sebagaimana dikutip dalam rilis KLH/BPLH tersebut