Selama bertahun-tahun, perusahaan peserta PROPER berpegang pada satu rujukan utama, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021. Rujukan itu sekarang sudah tidak berlaku lagi.
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2025. Aturan ini ditetapkan pada 19 Agustus 2025, diundangkan pada 28 Agustus 2025, dan langsung menggantikan kerangka lama. KLH/BPLH menyosialisasikannya kepada industri pada 5 November 2025.
Perubahannya bukan sekadar pergantian nomor peraturan. Cakupan aspek ketaatan diperluas, penilaian untuk perusahaan yang melampaui ketaatan diperberat dengan penilaian daur hidup dan verifikasi lapangan, dan satu sanksi administratif kini bisa menjatuhkan peringkat perusahaan ke Merah.
Artikel ini membedah perubahan kunci dalam Permen LH 7/2025 dan dampak praktisnya bagi perusahaan peserta. Pembaca yang membutuhkan pengertian dasar dan makna tiap peringkat dapat membaca panduan dasar PROPER.
Apa yang Berubah dalam Permen LH 7/2025
Tiga perubahan struktural berikut menjadi fondasi seluruh aturan baru dan menentukan cara perusahaan dinilai pada siklus berikutnya.
1. Permen LHK 1/2021 Dicabut dan Diganti
Pasal 48 Permen LH 7/2025 mencabut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang PROPER. Sejak 28 Agustus 2025, seluruh rujukan penilaian dan prosedur internal perusahaan yang masih mengacu pada aturan 2021 perlu diperbarui.
Dalam aturan baru, PROPER ditegaskan sebagai program pembinaan dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, penetapan peringkat, dan pemberian penghargaan.
2. Tim Penilai Berjenjang hingga Kabupaten Kota
Pasal 9 membentuk tim penilai PROPER pada tiga tingkat, yaitu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota, sebuah susunan berjenjang yang baru dibanding kerangka 2021.
Dampak praktisnya, konsistensi data antara yang dilaporkan ke pemerintah daerah dan ke pusat menjadi lebih penting. Perbedaan data kinerja lingkungan antara dua tingkat pemerintahan kini lebih mudah terlihat karena keduanya terlibat dalam satu rantai penilaian yang sama.
3. Aspek Ketaatan Diperluas Menjadi 11 Aspek
Lampiran I aturan baru memuat 11 aspek ketaatan. Aspek tersebut meliputi persetujuan lingkungan, pengendalian pencemaran air, pemeliharaan sumber air khusus perusahaan air minum dalam kemasan, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3, pengelolaan limbah non B3, pengelolaan B3 dan PCBs, pengendalian kerusakan lahan khusus tambang dan biomassa, ekosistem gambut, pengelolaan sampah, dan audit lingkungan hidup berkala.
Beberapa aspek menuntut perhatian khusus. Pengelolaan PCBs, pemeliharaan sumber air, dan ekosistem gambut selama ini jarang menjadi fokus dokumentasi perusahaan, sehingga bukti pemenuhannya perlu disiapkan sebelum penilaian berjalan.
Indikator Baru untuk Melampaui Ketaatan
Bagi perusahaan yang mengejar peringkat Hijau dan Emas, aturan baru menambah lima hal yang dinilai pada jalur melampaui ketaatan.
1. Penilaian Daur Hidup atau LCA
Penilaian daur hidup, atau life cycle assessment (LCA), menjadi bagian mendasar dari penilaian melampaui ketaatan. Perusahaan diminta menunjukkan dampak produk dan prosesnya sepanjang daur hidup, bukan hanya kepatuhan di titik pembuangan limbah.
Konsekuensinya, data LCA tidak bisa disusun menjelang penilaian. Inventarisasi bahan, energi, emisi, dan limbah per tahap proses perlu dibangun sebagai data berjalan.
2. Efisiensi Energi dan Efisiensi Air
Efisiensi energi dan efisiensi air masuk sebagai indikator yang dinilai secara eksplisit. Perusahaan perlu menunjukkan tren pemakaian energi dan air per satuan produk, beserta program penurunan yang benar-benar berjalan, seperti penggantian peralatan, pengaturan ulang proses, dan pemanfaatan air daur ulang.
3. Konservasi Keanekaragaman Hayati
Konservasi keanekaragaman hayati menjadi indikator tersendiri dalam penilaian. Perusahaan yang beroperasi di sekitar kawasan sensitif perlu mendokumentasikan program perlindungan flora, fauna, dan ekosistemnya.
Bagi perusahaan yang belum memiliki program keanekaragaman hayati, indikator ini tidak bisa dipenuhi dengan dokumen sesaat. Programnya perlu berjalan dan tercatat sebelum dinilai, jadi persiapannya harus dimulai jauh hari.
4. Syarat Tambahan bagi Kandidat Emas
Kandidat peringkat Emas dinilai lebih ketat lagi. Empat unsur yang disiapkan adalah inovasi lingkungan atau eco-innovation, kepemimpinan hijau atau green leadership, social return on investment (SROI), dan nilai ekonomi karbon.
Keempat unsur ini menunjukkan penilaian Emas yang bergeser. Keunggulan teknis saja tidak cukup, karena perusahaan juga dinilai dari kepemimpinan, dampak sosial yang terukur, dan kontribusinya pada nilai ekonomi karbon.
5. Keanggotaan GAPKI bagi Perusahaan Sawit
Untuk sektor kelapa sawit, aturan baru mensyaratkan perusahaan menjadi anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Syarat ini mengikat perusahaan sawit peserta sejak tahap awal penilaian.
Perusahaan sawit yang belum tergabung perlu menyelesaikan keanggotaannya sebelum siklus penilaian berjalan. Tanpa itu, persiapan aspek lain berisiko tidak berarti karena syarat dasarnya belum terpenuhi.
Verifikasi Lapangan bagi Kandidat Hijau dan Emas
Perubahan yang paling terasa bagi kandidat Hijau dan Emas adalah verifikasi lapangan. Klaim melampaui ketaatan, terutama yang berbasis LCA, tidak lagi cukup dibuktikan lewat dokumen, karena tim penilai dapat memeriksa langsung kesesuaian data dengan kondisi nyata di lapangan.
Ketentuan ini diperkuat Pasal 40 ayat (3). Peserta yang pada tahap penilaian kedua memperoleh hasil di bawah 25 persentil akan dikembalikan ke peringkat Biru, sehingga posisi kandidat tidak aman hanya karena dokumennya lengkap.
Bagi perusahaan, pesannya jelas. Setiap program yang diklaim dalam dokumen penilaian harus benar-benar berjalan di lapangan, bisa ditunjukkan saat kunjungan, dan didukung catatan yang konsisten.
Sanksi Administratif Berujung Peringkat Merah
Ketentuan paling keras dalam aturan baru menyangkut sanksi administratif. Tiga pasal berikut perlu dipahami setiap perusahaan peserta.
1. Ketentuan Merah Otomatis dalam Pasal 38
Pasal 38 huruf a menyatakan peserta yang dikenakan sanksi administratif ketika proses pemeringkatan berlangsung diberikan peringkat Merah. Ketentuan ini berlaku tanpa menunggu hasil penilaian aspek lainnya.
Pasal yang sama memberi jalan keluar. Bila sanksi dicabut ketika proses pemeringkatan masih berjalan, peringkat peserta mengikuti hasil pemeringkatan akhir. Kecepatan perusahaan menyelesaikan sanksi dengan demikian berpengaruh langsung pada peringkatnya.
2. Kandidat Hijau dan Emas Tidak Kebal
Melalui Pasal 42, ketentuan peringkat Merah yang sama berlaku bagi kandidat penilaian melampaui ketaatan. Perusahaan yang sedang mengejar Hijau atau Emas pun akan jatuh ke Merah bila terkena sanksi administratif selama proses berjalan.
Ini mengubah perhitungan risiko secara mendasar. Program unggulan sebesar apa pun tidak melindungi perusahaan dari persoalan ketaatan dasar yang berujung sanksi, sehingga urusan perizinan dan temuan pengawasan harus bersih terlebih dahulu.
3. Penegakan Hukum bagi Merah Beruntun dan Hitam
Pasal 45 mengatur konsekuensi lanjutan bagi perusahaan yang memperoleh peringkat Merah dua kali berturut-turut dan perusahaan berperingkat Hitam, yaitu penegakan hukum.
Risiko ini membuat peringkat Merah tidak lagi bisa dipandang sebagai nilai buruk satu musim. Dua kali berturut-turut, persoalannya naik kelas menjadi proses hukum.
Dampak Aturan Baru bagi Perusahaan
Di luar pasal demi pasal, ada tiga dampak praktis yang paling cepat terasa oleh manajemen perusahaan peserta.
1. Risiko Reputasi Naik karena Peringkat Diumumkan
Pasal 46 membuka ruang pengumuman peringkat melalui media. Peringkat perusahaan dengan demikian menjadi informasi publik yang diketahui pelanggan, mitra, dan investor.
Peringkat Merah yang diumumkan membawa dampak reputasi yang jauh lebih besar daripada nilai penilaiannya, sehingga ketentuan sanksi pada Pasal 38 tidak bisa dianggap urusan administratif semata.
2. Beban Data dan Dokumentasi Bertambah
Indikator baru menuntut jenis data yang selama ini tidak selalu dimiliki perusahaan. Data LCA, tren efisiensi energi dan air, serta catatan program keanekaragaman hayati memerlukan pencatatan rutin lintas departemen. Perusahaan yang baru mengumpulkan data ketika penilaian diumumkan akan selalu tertinggal.
3. Peluang bagi Perusahaan yang Sudah Kuat
Bagi perusahaan yang sejak lama melampaui ketaatan, aturan baru memberi panggung yang lebih jelas. Jalur menuju Hijau dan Emas kini memiliki indikator yang lebih terukur, sehingga investasi lingkungan yang selama ini sulit ditunjukkan nilainya mendapat ruang penilaian.
Namun peluang ini hanya terbuka bagi yang siap membuktikannya di lapangan. Perusahaan pada posisi ini dapat memetakan kesiapannya lebih awal melalui asesmen dan gap analysis PROPER agar celahnya terlihat sebelum penilaian resmi berjalan.
6 Langkah Persiapan Menghadapi Aturan Baru
Enam langkah berikut menyusun urutan persiapan yang realistis bagi perusahaan peserta pada siklus penilaian berikutnya.
1. Petakan Kesenjangan terhadap 11 Aspek Ketaatan
Mulailah dari dasar. Bandingkan bukti pemenuhan perusahaan dengan 11 aspek ketaatan pada Lampiran I aturan baru, lalu catat aspek yang buktinya belum lengkap, terutama aspek baru seperti PCBs, gambut, dan audit lingkungan berkala.
Pemetaan ini paling efektif dilakukan sebagai asesmen formal dengan daftar celah dan penanggung jawab yang jelas, misalnya melalui layanan asesmen dan gap analysis PROPER.
2. Bersihkan Status Sanksi dan Izin Sejak Awal
Inventarisasi seluruh sanksi administratif, teguran, dan kewajiban perizinan yang masih terbuka, lalu selesaikan jauh sebelum periode pemeringkatan. Pasal 38 membuat satu sanksi saja cukup untuk menjatuhkan peringkat ke Merah.
Langkah ini perlu melibatkan tim legal dan perizinan, bukan hanya tim lingkungan, dan status pencabutan sanksi perlu dipastikan tercatat resmi.
3. Bangun Data LCA secara Bertahap
Susun inventarisasi daur hidup mulai dari produk atau lini proses yang paling signifikan. Kumpulkan data bahan baku, konsumsi energi, emisi, dan limbah secara konsisten.
Data satu siklus penuh akan jauh lebih meyakinkan penilai daripada rekonstruksi cepat. Mulai dari cakupan kecil yang rapi lebih baik daripada cakupan besar yang tidak bisa diverifikasi.
4. Dokumentasikan Efisiensi Energi dan Air
Susun seri data pemakaian energi dan air per satuan produk untuk beberapa periode terakhir, lalu pasangkan dengan daftar program efisiensi yang berjalan dan hasil terukurnya. Tren yang konsisten lebih bernilai daripada satu angka efisiensi tanpa riwayat.
5. Siapkan Bukti Lapangan, Bukan Hanya Dokumen
Lakukan simulasi kunjungan lapangan secara internal. Periksa apakah setiap program yang diklaim dapat ditunjukkan wujudnya, dijelaskan petugas lapangan, dan didukung catatan yang sama dengan yang dilaporkan.
Temuan dari simulasi ini umumnya sederhana, seperti catatan monitoring yang terputus atau peralatan program yang tidak lagi beroperasi, dan masih bisa diperbaiki sebelum penilai datang.
6. Tingkatkan Kompetensi Tim lewat Pelatihan PROPER
Aturan baru menuntut tim internal yang memahami indikator dan cara penilaiannya secara utuh, agar persiapan tidak bertumpu pada satu orang.
Perusahaan dapat mengikuti pelatihan PROPER yang mencakup awareness sampai persiapan peringkat Hijau dan Emas, sehingga kerangka aturan baru dipahami sebelum diterapkan pada dokumen perusahaan sendiri.
Kesimpulan
Permen LH 7/2025 mengubah PROPER dari sekadar pemeriksaan ketaatan menjadi penilaian kinerja yang jauh lebih menuntut. Aspek ketaatan bertambah menjadi 11, jalur Hijau dan Emas diperberat dengan LCA dan verifikasi lapangan, dan satu sanksi administratif kini cukup untuk menjatuhkan peringkat ke Merah.
Perusahaan yang mempersiapkan diri sejak awal justru diuntungkan oleh kejelasan aturan baru ini. Kuncinya ada pada ketaatan yang bersih dari sanksi, data yang tercatat sepanjang tahun, dan program yang terbukti berjalan di lapangan.
Pertanyaan Umum tentang Permen LH 7/2025
1. Kapan Permen LH 7/2025 Mulai Berlaku?
Permen LH 7/2025 ditetapkan pada 19 Agustus 2025 dan diundangkan pada 28 Agustus 2025. Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan dan disosialisasikan KLH/BPLH kepada industri pada 5 November 2025.
2. Apakah Permen LHK 1/2021 Masih Berlaku?
Tidak. Pasal 48 Permen LH 7/2025 mencabut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang PROPER, sehingga rujukan lama itu tidak berlaku lagi.
3. Apa Akibatnya bila Perusahaan Kena Sanksi saat Penilaian?
Berdasarkan Pasal 38, peserta yang dikenakan sanksi administratif ketika proses pemeringkatan berlangsung diberikan peringkat Merah. Bila sanksi dicabut saat proses masih berjalan, peringkatnya mengikuti hasil pemeringkatan akhir. Ketentuan ini juga berlaku bagi kandidat Hijau dan Emas berdasarkan Pasal 42.
4. Apa Syarat Baru untuk Meraih Peringkat Emas?
Kandidat Emas dinilai antara lain dari inovasi lingkungan, kepemimpinan hijau, social return on investment (SROI), dan nilai ekonomi karbon. Klaim melampaui ketaatan juga diverifikasi melalui kunjungan lapangan.
5. Apakah Perusahaan Sawit Wajib Menjadi Anggota GAPKI?
Ya. Aturan baru mensyaratkan perusahaan kelapa sawit peserta menjadi anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Syarat keanggotaan ini perlu dipenuhi sejak awal, sebelum perusahaan menyiapkan aspek penilaian lainnya.