Koordinasi gambut Sumsel yang diumumkan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) pada 15 Oktober 2026 melibatkan komunikasi dengan 43 perusahaan swasta pemegang konsesi. Fokus yang disampaikan kementerian adalah menjaga gambut tetap basah melalui sekat kanal dan pompa air untuk mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Angka 43 menggambarkan perusahaan yang diajak berkoordinasi, bukan daftar perusahaan yang dinyatakan melanggar.
Pengumuman itu penting bagi pengelola konsesi, tim HSE, pemerintah daerah, dan warga sekitar karena pembasahan gambut memerlukan pekerjaan lintas batas administrasi dan perawatan setelah sarana dibangun. Tulisan ini memisahkan isi siaran pers, langkah operasional yang dapat dipertimbangkan perusahaan, dan angka penindakan yang juga disebut KLH. Baca siaran pers KLH tanggal 15 Oktober 2026 untuk melihat pernyataan aslinya.
Apa yang dilaporkan KLH tentang 43 perusahaan?
Menurut KLH/BPLH, kementerian telah bertemu dengan 43 perusahaan swasta pemegang konsesi di wilayah terdampak karhutla di Sumatera Selatan. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono mengatakan kementerian telah memetakan lokasi yang memungkinkan pembangunan sekat kanal dan berkomunikasi dengan perusahaan mengenai kontribusi pembangunan sekat kanal serta pompa sentrifugal untuk mengambil air dari sungai. Siaran pers menyatakan perusahaan yang diajak berkomunikasi pada prinsipnya setuju berkontribusi.
Pernyataan tersebut menjelaskan arah koordinasi, bukan laporan bahwa seluruh infrastruktur telah selesai dibangun atau terbukti efektif di setiap lokasi. Tahap berikutnya tetap memerlukan penentuan lokasi yang sesuai, pembagian tanggung jawab, pelaksanaan di lapangan, dan pemantauan hasil. Dari sudut perusahaan, pertanyaan yang berguna bukan hanya “berapa sarana akan dipasang?”, melainkan “siapa yang menjaga sarana itu tetap berfungsi dan bagaimana hasil pembasahannya dicatat?”.
Mengapa sekat kanal dan pompa dibahas bersama?
Sekat kanal dipakai untuk membantu menahan air pada jaringan kanal yang sesuai, sedangkan pompa dapat mendukung pemindahan air ketika sumber dan kebutuhan lapangan memungkinkan. Keduanya merupakan bagian dari pengelolaan air; pilihan lokasi, desain, operasi, dan keselamatannya harus mengikuti kondisi hidrologi setempat. Siaran pers KLH menempatkan infrastruktur ini sebagai langkah pencegahan, bukan pengganti pengawasan atau perawatan lahan.
Perusahaan yang ingin menerjemahkan arahan tersebut menjadi pekerjaan perlu memulai dari peta kanal, area yang perlu dijaga, akses air, sarana yang sudah ada, dan pihak yang mengoperasikannya. Catat kondisi awal sebelum perubahan dilakukan, kemudian pantau apakah air benar-benar tertahan dan apakah sarana tetap dapat dipakai ketika dibutuhkan. Uraian langkah lapangan tersedia dalam artikel pendamping tentang pembasahan gambut dengan sekat kanal dan pompa air.
Peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam koordinasi
KLH juga menekankan keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat lokal. Dalam siaran pers, Wamen LH menyampaikan rencana mekanisme komunikasi melalui gubernur, bupati, dan kepala desa terkait sekat kanal serta pompa yang akan dibangun. Redaksi berita perlu mempertahankan bentuk waktunya: ini disampaikan sebagai rencana mekanisme, bukan keputusan daerah yang telah kami verifikasi terbit.
Secara praktis, komunikasi dengan desa membantu tim memahami akses ke lokasi, penggunaan air oleh warga, jalur kerja, dan siapa yang dapat melaporkan kerusakan sarana. Perusahaan sebaiknya mencatat masukan dan kesepakatan secara jelas serta menetapkan kontak lapangan. Rekomendasi ini adalah langkah tata kelola yang masuk akal; rincian kewajiban setiap perusahaan harus diperiksa terhadap izin, lokasi, dan aturan yang berlaku, termasuk kerangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.
Bagaimana membaca angka penyegelan 57 dan 12 perusahaan?
Dalam bagian terpisah tentang penegakan hukum, Wamen LH melaporkan KLH telah menyegel 57 perusahaan di seluruh Indonesia dan 12 perusahaan di Sumatera Selatan. Keduanya adalah angka yang diumumkan kementerian dalam siaran pers 15 Oktober 2026. Siaran pers itu tidak memuat daftar nama perusahaan, tidak menjelaskan hubungan satu per satu dengan kelompok 43 perusahaan yang diajak berkoordinasi, dan menyebut penyelidikan masih berjalan.
Karena itu, angka 43 tidak boleh diperlakukan sebagai angka perusahaan yang disegel. Berita ini juga tidak menjadi dasar untuk menyebut perusahaan tertentu, termasuk klien IEC, sebagai subjek tindakan. Jika perkembangan kasus akan dilaporkan kelak, tanggal, sumber, dan status prosesnya perlu diperiksa ulang sebelum memperbarui artikel.
Apa langkah awal yang relevan bagi pengelola konsesi?
- Pastikan konteks lokasi. Cocokkan peta konsesi, kanal, area gambut, dan sarana pembasahan dengan catatan lapangan yang mutakhir.
- Tetapkan penanggung jawab. Pisahkan peran perencanaan, operasi, inspeksi, perbaikan, dan komunikasi dengan desa atau pemerintah setempat.
- Catat hasil, bukan hanya kegiatan. Dokumentasikan kondisi sarana dan pemantauan air agar tindakan dapat dievaluasi.
- Periksa kewajiban yang relevan. Bagi perusahaan yang tercakup, bandingkan bukti lapangan dengan kriteria perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dalam Permen LH/BPLH Nomor 7 Tahun 2025 tentang PROPER.
Untuk membaca kriteria PROPER secara lebih rinci, gunakan panduan PKEG pada ekosistem gambut sebagai pintu masuk, lalu verifikasi pasal dan lampiran resmi sebelum menetapkan tindakan di lokasi. Bagi tim yang sedang menata kesiapan lintas unit, solusi PROPER IEC menjelaskan pilihan pelatihan, asesmen kesenjangan, dan pendampingan sesuai kebutuhan.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah 43 perusahaan itu dinyatakan melanggar?
Tidak demikian isi siaran pers. KLH menyebut 43 perusahaan sebagai pihak yang telah diajak berkoordinasi untuk kontribusi pembasahan gambut. Angka penyegelan muncul dalam bagian penegakan hukum yang terpisah, tanpa daftar penghubung antara kedua kelompok.
Apakah sekat kanal dan pompa saja cukup untuk mencegah karhutla?
Keduanya adalah sarana pengelolaan air yang dibahas KLH. Efektivitasnya perlu dinilai dari kondisi lokasi, operasi, perawatan, dan hasil pemantauan, bersama langkah pencegahan lain yang sesuai.
Apakah semua perusahaan konsesi wajib mengikuti kriteria PKEG PROPER yang sama?
Ruang lingkup kriteria bergantung pada kondisi usaha dan lokasi. Periksa ketentuan resmi serta status areal perusahaan sebelum menyimpulkan kewajiban spesifik.
Konsultasikan kebutuhan perusahaan berdasarkan kondisi lokasi
Jika tim Anda perlu memetakan bukti, peran, dan prioritas perbaikan terkait ekosistem gambut, IEC menyediakan jalur konsultasi pendampingan PROPER. Sampaikan lokasi, jenis usaha, kondisi sarana, dan pertanyaan teknis yang ingin ditinjau agar ruang lingkup diskusi tepat. Pendampingan tidak menjamin hasil penilaian atau menggantikan keputusan regulator.