Persetujuan lingkungan bukan dokumen sekali terbit lalu berlaku apa adanya selamanya. Begitu perusahaan mengubah kapasitas, proses, atau luas lahannya, dokumen yang dulu disetujui bisa tidak lagi menggambarkan kegiatan yang sebenarnya berjalan.
Di titik itulah kewajiban addendum muncul. Banyak perusahaan baru menyadarinya saat pengajuan perubahan izin tersendat, atau saat pengawas menemukan kegiatan di lapangan tidak sesuai dengan dokumen lingkungannya.
Artikel ini menjelaskan apa itu addendum AMDAL, perubahan apa saja yang mewajibkannya, dan bagaimana prosedur pengajuan sampai penilaiannya menurut PP Nomor 22 Tahun 2021.
Apa Itu Addendum AMDAL
Addendum AMDAL adalah dokumen perubahan atas AMDAL yang sudah dimiliki perusahaan. Dalam PP 22/2021, dokumen ini secara resmi disebut Adendum ANDAL dan RKL-RPL, dengan ejaan resmi "Adendum" memakai satu huruf d. Addendum merupakan salah satu bentuk perubahan Persetujuan Lingkungan, yaitu keputusan kelayakan lingkungan hidup yang telah terbit dalam bentuk SKKLH untuk kegiatan wajib AMDAL.
Berbeda dengan penyusunan AMDAL dari awal, addendum tidak mengubah formulir Kerangka Acuan. Yang disusun ulang hanya dokumen Analisis Dampak Lingkungan dan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan beserta Rencana Pemantauan Lingkungan, sebatas bagian yang terpengaruh oleh perubahan kegiatan.
Dasar hukumnya adalah PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terutama Pasal 89 sampai Pasal 97 beserta Lampiran V. Ketentuan ini menegaskan bahwa perubahan kegiatan tidak boleh langsung dilaksanakan sebelum persetujuan lingkungannya diubah terlebih dahulu.
Delapan Kelompok Perubahan yang Mewajibkan Perubahan Persetujuan Lingkungan
Pasal 89 ayat (2) PP 22/2021 merinci kategori perubahan yang membuat perubahan persetujuan lingkungan menjadi wajib. Untuk memudahkan pembacaan, kategori tersebut dapat dikelompokkan menjadi delapan kelompok pemicu berikut.
1. Perubahan Spesifikasi Teknik dan Sarana Kegiatan
Perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan sarana usaha yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup termasuk pemicu utama. Mengganti teknologi proses atau menambah unit pengolahan hampir selalu masuk kelompok ini.
2. Penambahan Kapasitas dan Perubahan Luasan
Penambahan kapasitas produksi serta perubahan luasan lahan dan bangunan mengubah besaran sumber dampak. Karena rona awal dan prakiraan dampak dihitung dari skala lama, perubahan skala wajib dinilai kembali melalui perubahan persetujuan lingkungan.
3. Perubahan Waktu atau Durasi Operasi
Perpanjangan masa operasi, perubahan jadwal tahapan kegiatan, atau perubahan durasi konstruksi dapat menggeser periode dampak yang telah dikaji. Perubahan semacam ini tetap perlu dilaporkan dan disesuaikan dokumennya.
4. Perubahan Identitas Penanggung Jawab dan Wilayah Administrasi
Pergantian nama perusahaan, kepemilikan, atau penanggung jawab kegiatan, serta perubahan wilayah administrasi pemerintahan tempat kegiatan berada, juga termasuk kategori yang diatur. Kelompok ini umumnya diproses tanpa dokumen lingkungan baru, tetapi tetap wajib diajukan.
5. Perubahan Kebijakan Pemerintah
Kebijakan baru pemerintah dapat membuat persetujuan lingkungan yang lama tidak lagi selaras dengan ketentuan yang berlaku. Bila itu terjadi, penanggung jawab kegiatan wajib menyesuaikan persetujuannya.
6. Perubahan Lingkungan Hidup yang Sangat Mendasar
Peristiwa alam atau sebab lain yang mengubah kondisi lingkungan secara mendasar dapat menggeser asumsi kajian AMDAL sebelumnya. Rona lingkungan yang berubah membuat sebagian pengelolaan dan pemantauan lama tidak relevan lagi.
7. Kegiatan Tidak Dilaksanakan dalam Tiga Tahun
Persetujuan lingkungan yang tidak kunjung dipakai juga bermasalah. Bila usaha dan kegiatan tidak dilaksanakan dalam waktu tiga tahun sejak persetujuan diterbitkan, perusahaan wajib mengajukan perubahannya sebelum memulai kegiatan.
8. Perubahan Pengelolaan, Pemantauan, dan Profil Dampak
Perubahan cara mengelola dan memantau lingkungan, kewajiban memenuhi standar yang lebih ketat, serta perubahan dampak atau risiko yang terungkap dari analisis risiko lingkungan dan audit lingkungan yang diwajibkan, semuanya menuntut penyesuaian persetujuan. Kelompok ini sering muncul setelah hasil audit atau pengawasan menunjukkan kondisi yang berbeda dari kajian awal.
Tiga Jalan Perubahan: Addendum, AMDAL Baru, atau Tanpa Dokumen Baru
Tidak semua perubahan berujung pada addendum. PP 22/2021 menyediakan tiga jalan berikut, dan menentukan jalan yang tepat adalah langkah penapisan yang paling menentukan.
1. Addendum ANDAL dan RKL-RPL
Addendum dipilih bila perubahan masih berada dalam lingkup kegiatan yang telah dikaji, tidak menimbulkan jenis dampak penting baru, dan tidak mengubah batas wilayah studi AMDAL sebelumnya. Sebagian besar perubahan kapasitas, sarana, dan pengelolaan pada kegiatan eksisting masuk ke jalan ini.
2. AMDAL Baru
AMDAL baru wajib disusun bila perubahan menyebabkan skala kumulatif kegiatan menjadi wajib AMDAL, menimbulkan jenis dampak penting hipotetik yang sama sekali baru, atau mengubah batas wilayah studi. Menyusun addendum untuk perubahan sebesar ini adalah kesalahan penapisan yang berisiko ditolak penilai.
3. Perubahan Tanpa Menyusun Dokumen Lingkungan Baru
Perubahan identitas penanggung jawab dan perubahan wilayah administrasi diproses tanpa dokumen lingkungan baru. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan juga dapat diproses melalui jalur ini dengan disertai penyesuaian RKL-RPL, tanpa menyusun addendum penuh.
Tiga Tipe Addendum ANDAL dan RKL-RPL
Bila hasil penapisan mengarah ke addendum, Pasal 91 ayat (3) membaginya menjadi tiga tipe dengan kedalaman kajian dan waktu penyusunan yang berbeda.
1. Addendum Tipe A
Tipe A disusun untuk perubahan yang berpotensi mengubah besaran dan sifat penting dampak yang telah dikaji sebelumnya, mengubah rencana pengelolaan atau pemantauan, atau menambah jenis kegiatan yang lebih besar dari kegiatan eksisting di tapak yang sama. Waktu penyusunannya paling lama 50 hari kerja.
2. Addendum Tipe B
Tipe B berlaku untuk tambahan kegiatan yang tidak terkait dengan dampak penting yang dikaji sebelumnya, perbaikan proses produksi yang lebih ramah lingkungan, atau tambahan jenis kegiatan yang lebih kecil. Waktu penyusunannya paling lama 30 hari kerja.
3. Addendum Tipe C
Tipe C adalah tipe paling ringan, untuk tambahan jenis kegiatan yang sangat kecil dan tidak terkait dengan dampak penting sebelumnya. Waktu penyusunannya paling lama 15 hari kerja.
Prosedur Pengajuan dan Penilaian Addendum
Prosedur dimulai dari penapisan internal. Perusahaan memetakan rencana perubahannya terhadap kategori Pasal 89 ayat (2), lalu meminta arahan instansi lingkungan hidup sesuai kewenangan, apakah Menteri, gubernur, atau bupati dan wali kota. Permohonan diajukan melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang terintegrasi dengan perizinan berusaha.
Dokumen addendum kemudian disusun mengikuti pedoman Lampiran V Bagian Ketiga PP 22/2021. Muatan utamanya meliputi deskripsi rencana perubahan, rona lingkungan, evaluasi kegiatan eksisting, pemilihan dampak penting yang berubah, prakiraan dan evaluasi dampak, serta RKL-RPL hasil penyesuaian.
Berdasarkan Pasal 97, penilaian addendum dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melalui empat tahapan berikut.
- Penerimaan permohonan penilaian addendum dan perubahan persetujuan lingkungan
- Pemeriksaan administrasi dokumen addendum
- Penilaian substansi dokumen addendum
- Penyampaian rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup
Hasil akhirnya adalah perubahan SKKLH yang diterbitkan instansi berwenang. Perubahan SKKLH ini menjadi prasyarat untuk menyesuaikan perizinan berusaha perusahaan melalui OSS, sehingga urutan pengurusannya tidak bisa dibalik.
Tiga Contoh Perubahan yang Paling Sering Berujung Addendum
Ketiga contoh berikut menggambarkan situasi yang paling sering ditemui konsultan saat mendampingi perusahaan menilai kewajibannya.
1. Pabrik Menaikkan Kapasitas Produksi
Sebuah pabrik menambah lini produksi sehingga kapasitasnya naik dari yang tercantum dalam SKKLH. Kenaikan ini memperbesar pemakaian air, timbulan limbah, dan emisi, sehingga besaran dampak yang dikaji sebelumnya berubah. Jalur yang ditempuh umumnya addendum tipe A karena perubahan menyentuh langsung dampak penting yang telah dikaji.
2. Perusahaan Mengganti Teknologi Pengolahan Limbah
Penggantian unit instalasi pengolahan air limbah dengan teknologi yang menghasilkan kualitas efluen dan timbulan lumpur berbeda adalah perubahan sarana dan cara pengelolaan lingkungan. Walaupun tujuannya perbaikan, perubahan ini tetap wajib dinilai karena RKL-RPL lama tidak lagi menggambarkan pengelolaan yang berjalan.
3. Kegiatan Diambil Alih Pemilik Baru
Akuisisi yang mengganti penanggung jawab kegiatan tampak seperti urusan administratif, dan memang umumnya diproses tanpa dokumen lingkungan baru. Namun kewajiban pengajuannya tetap ada, karena persetujuan lingkungan melekat pada penanggung jawab yang namanya tercantum dalam keputusan.
Siapa yang Menyusun dan Menilai Dokumen Addendum
Penyusunan addendum dikerjakan oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan dengan melibatkan penyusun yang kompeten di bidang penyusunan dokumen lingkungan. Kualitas dokumen sangat menentukan kelancaran penilaian, karena tim penilai menguji konsistensi antara rencana perubahan, data eksisting pemantauan, dan penyesuaian RKL-RPL yang diusulkan.
Di sisi pemerintah, penilaian dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup pada tingkat yang sesuai kewenangan persetujuan awalnya. Perusahaan yang sejak awal menyiapkan data pemantauan yang rapi biasanya melewati penilaian substansi jauh lebih cepat, karena sebagian besar pertanyaan penilai menyangkut bukti pengelolaan selama periode berjalan.
Risiko Beroperasi dengan Persetujuan Lingkungan yang Tidak Lagi Sesuai
Mengubah kegiatan tanpa mengubah persetujuan lingkungan berarti kegiatan berjalan di luar dasar hukumnya sendiri. Dalam pengawasan, ketidaksesuaian antara dokumen dan kondisi lapangan adalah temuan yang mudah dibuktikan dan sulit dibantah.
PP 22/2021 menyediakan sanksi administratif bertingkat untuk pelanggaran semacam ini, mulai dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, dan denda administratif, sampai pembekuan dan pencabutan perizinan berusaha. Di luar sanksi formal, temuan ini juga menekan kinerja penilaian kepatuhan perusahaan dan dapat menghambat proses perizinan berikutnya.
Karena itu addendum sebaiknya diurus pada tahap perencanaan perubahan, bukan setelah perubahan terlanjur berjalan. Tim IEC membantu perusahaan melakukan penapisan kewajiban, menyusun addendum, dan mendampingi proses penilaiannya melalui layanan konsultasi penyusunan dokumen lingkungan.