Banyak pabrik dan fasilitas usaha di Indonesia sudah beroperasi belasan tahun dengan izin usaha yang sah, tetapi tanpa satu pun dokumen lingkungan. Selama tidak ada pemeriksaan, kekosongan itu seperti tidak pernah ada.
Masalahnya muncul belakangan. Saat perusahaan mengurus perpanjangan atau penyesuaian izin, diperiksa oleh dinas lingkungan hidup, atau diaudit calon pembeli, kekosongan itu berubah menjadi temuan yang harus segera ditutup.
Untuk usaha seperti ini, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 menyediakan jalur legalisasi yang sah, yaitu Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH). Keduanya memang dirancang bagi usaha yang terlanjur berjalan tanpa dokumen lingkungan.
Artikel ini menguraikan siapa yang wajib menyusunnya, perbedaan DELH dan DPLH, isi pokok dokumennya, tahap pengajuan sampai persetujuan terbit, serta risiko bila kewajiban ini terus diabaikan.
Apa Itu DELH dan DPLH Menurut PP 22/2021
DELH untuk Kegiatan Berdampak Penting
Pasal 1 angka 26 PP 22/2021 mendefinisikan DELH sebagai dokumen evaluasi dampak penting pada lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan, untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. DELH adalah jalur bagi kegiatan yang seharusnya wajib AMDAL. Akar kewajibannya sudah ada sejak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang pada Pasal 121 ayat (1) mewajibkan usaha berizin yang belum memiliki dokumen AMDAL untuk menyelesaikan audit lingkungan hidup, dan DELH adalah wujud dokumennya.
DPLH untuk Kegiatan Berdampak Tidak Penting
Pasal 1 angka 27 PP 22/2021 mendefinisikan DPLH sebagai dokumen evaluasi dampak tidak penting pada lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan, dengan fungsi instrumen yang sama. DPLH adalah jalur bagi kegiatan yang seharusnya wajib UKL-UPL. Pasal 121 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan usaha yang telah memiliki izin tetapi belum memiliki UKL-UPL wajib membuat Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Bedanya dengan AMDAL dan UKL-UPL Biasa
Perbedaan utamanya terletak pada waktu penyusunan. AMDAL dan UKL-UPL disusun sebelum kegiatan berjalan, sebagai syarat untuk mendapatkan persetujuan lingkungan dan memulai usaha. DELH dan DPLH justru disusun ketika kegiatan sudah berjalan, sehingga yang dinilai bukan lagi perkiraan dampak, melainkan dampak yang benar-benar telah terjadi di lapangan beserta pengelolaan yang sudah dan akan dilakukan perusahaan.
Siapa yang Wajib Menyusun DELH atau DPLH
Sudah Berjalan sebelum PP 22/2021 Berlaku
Pasal 86 PP 22/2021 menetapkan kewajiban ini bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melaksanakan usahanya sebelum Peraturan Pemerintah tersebut berlaku. PP 22/2021 diundangkan pada 2 Februari 2021, jadi jalur DELH dan DPLH pada dasarnya melayani usaha lama yang lebih dulu beroperasi daripada aturan persetujuan lingkungan yang berlaku sekarang.
Tidak Punya Dokumen atau Dokumennya Tidak Sesuai
Kriteria pertama pada Pasal 86 adalah usaha tidak memiliki dokumen lingkungan hidup, atau memiliki dokumen tetapi isinya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok kedua ini penting diperhatikan, karena perusahaan yang merasa aman hanya karena memegang dokumen lama tetap bisa terkena kewajiban ini bila dokumennya sudah tidak sesuai ketentuan.
Lokasi Sesuai Rencana Tata Ruang
Kriteria kedua adalah lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang. Persoalan usaha yang berdiri di lokasi yang tidak sesuai peruntukan ruang tidak dapat diselesaikan lewat DELH atau DPLH, karena masalahnya bukan lagi kekurangan dokumen, melainkan kesesuaian lokasi itu sendiri.
Usaha Baru Tidak Memakai Jalur Ini
Konsekuensi dari batas Pasal 86 sering terlewat. Usaha yang baru berjalan setelah PP 22/2021 berlaku dan belum memiliki persetujuan lingkungan tidak dapat memutihkan kekurangannya lewat DELH atau DPLH. Kelompok ini mengikuti ketentuan pelanggaran dalam perizinan berusaha, yang konsekuensinya lebih berat daripada sekadar menyusun dokumen susulan.
Cara Menentukan DELH atau DPLH yang Tepat
Mulai dari Kewajiban Asal Kegiatan
Cara paling aman menentukan pilihan adalah melihat kewajiban asal kegiatan. Bila kegiatan termasuk wajib AMDAL, dokumen yang disusun adalah DELH. Bila kegiatan termasuk wajib UKL-UPL, dokumennya adalah DPLH. Penentuannya mengikuti skala dampak kegiatan, bukan lamanya usaha beroperasi dan bukan pula ada atau tidak adanya dokumen lama.
Kesalahan yang Sering Terjadi di Lapangan
Kekeliruan yang paling sering beredar adalah anggapan bahwa DELH untuk usaha yang dokumen lamanya perlu diperbarui, sedangkan DPLH untuk usaha yang sama sekali belum punya dokumen. Anggapan ini keliru dan masih tercantum di sejumlah panduan daring. Kedua dokumen sama-sama ditujukan bagi usaha yang sudah berjalan tanpa dokumen lingkungan yang sah. Yang membedakan keduanya hanyalah skala dampak kegiatannya.
Dampak Salah Pilih Dokumen
Salah pilih bukan persoalan sepele. Dokumen yang dinilai atau diperiksa pejabat berwenang dapat dinyatakan perlu dilakukan perbaikan melalui berita acara, sebagaimana diatur Pasal 88 ayat (3) PP 22/2021. Artinya waktu dan biaya penyusunan terbuang, sementara status lingkungan usaha tetap belum jelas di mata perizinan.
Isi Pokok Dokumen DELH dan DPLH
Muatan dokumen mengikuti pedoman penyusunan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102 Tahun 2016 serta tata cara pada Lampiran V PP 22/2021. Empat muatan pokok berikut selalu menjadi inti penilaian.
Identitas dan Deskripsi Kegiatan yang Berjalan
Dokumen diawali dengan identitas penanggung jawab usaha dan uraian lengkap kegiatan yang telah berjalan, mulai dari kapasitas, proses produksi, sampai sarana pengelolaan lingkungan yang sudah tersedia. Bagian ini menjadi dasar bagi seluruh evaluasi, karena penilai membaca kondisi nyata usaha, bukan rencana di atas kertas.
Evaluasi Dampak yang Telah Terjadi
Berbeda dengan AMDAL yang memprakirakan dampak, DELH dan DPLH mengevaluasi dampak yang telah terjadi selama usaha beroperasi. Data kualitas air limbah, emisi, timbulan limbah B3, dan keluhan masyarakat yang pernah tercatat menjadi bahan utama. Temuan pada bagian inilah yang menentukan berat ringannya kewajiban perbaikan yang dibebankan kepada perusahaan.
Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Dokumen memuat rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup untuk dampak yang telah dan akan terjadi. Rencana ini mengikat perusahaan setelah persetujuan terbit, dan pelaksanaannya menjadi bahan pengawasan serta pelaporan berkala kepada pemerintah.
Pernyataan Komitmen Penanggung Jawab
Muatan terakhir adalah pernyataan kesanggupan penanggung jawab usaha untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan yang ditulis dalam dokumen. Pernyataan inilah yang mengubah dokumen dari sekadar laporan menjadi komitmen hukum perusahaan.
Tahap Pengajuan sampai Persetujuan Terbit
Tahap 1 Penyusunan Dokumen
Penanggung jawab usaha menyusun DELH atau DPLH sesuai pedoman dan tata cara yang berlaku. Karena dokumen ini menilai dampak nyata di lapangan, penyusunannya menuntut pengukuran dan data lapangan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar kompilasi berkas administrasi.
Tahap 2 Pengajuan lewat Sistem Informasi
Pasal 87 ayat (1) PP 22/2021 mengatur bahwa DELH atau DPLH yang telah disusun diajukan melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. Kewenangan ini mengikuti tingkat persetujuan lingkungan yang seharusnya dimiliki kegiatan tersebut.
Tahap 3 Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat
Dokumen yang diajukan diumumkan kepada masyarakat melalui sistem informasi dan pada lokasi usaha. Berdasarkan Pasal 87 ayat (4), masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan dalam jangka waktu paling lama lima hari kerja sejak diumumkan. Tahap ini menunjukkan DELH dan DPLH bukan urusan administratif tertutup, karena warga terdampak diberi ruang resmi untuk menanggapi.
Tahap 4 Penilaian DELH atau Pemeriksaan DPLH
Pasal 88 ayat (1) membedakan perlakuan kedua dokumen. DELH dinilai, sedangkan DPLH diperiksa, oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangan melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup. Hasilnya dituangkan dalam berita acara yang menyatakan dokumen diterima atau perlu dilakukan perbaikan.
Tahap 5 Persetujuan Setara Persetujuan Lingkungan
Berdasarkan berita acara penerimaan, pejabat berwenang menerbitkan persetujuan DELH atau DPLH. Pasal 88 ayat (5) menegaskan persetujuan ini dipersamakan dengan Persetujuan Lingkungan yang digunakan sebagai prasyarat dan termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. Pada titik ini status lingkungan usaha kembali utuh dan menjadi fondasi sah untuk seluruh perizinan berikutnya.
Risiko Bila Kewajiban Ini Diabaikan
Sanksi Administratif Bertingkat
Pasal 508 ayat (1) PP 22/2021 menyediakan lima jenis sanksi administratif yang dapat dijatuhkan bertingkat, yaitu teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan Perizinan Berusaha, dan pencabutan Perizinan Berusaha. Usaha tanpa dokumen lingkungan yang sah adalah salah satu kondisi yang membuka penerapan sanksi tersebut, apalagi dalam iklim pengawasan yang diperketat melalui Permen LH 6/2026 tentang pengawasan dan sanksi administratif.
Perintah Penyusunan lewat Paksaan Pemerintah
PP 22/2021 juga mengatur kewajiban menyusun DELH atau DPLH dapat diperintahkan melalui sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, sebagaimana Pasal 511. Artinya perusahaan tidak bisa menunggu selamanya. Negara dapat memerintahkan penyusunan dokumen dalam tenggat yang ditentukan, Perusahaan yang menyusun atas inisiatif sendiri selalu berada pada posisi yang lebih baik daripada yang menyusun karena diperintah.
Terhambatnya Perizinan dan Kepercayaan Mitra
Di luar sanksi, kekosongan dokumen lingkungan menghambat urusan yang paling rutin. Persetujuan lingkungan adalah prasyarat Perizinan Berusaha, sehingga perpanjangan, penyesuaian, dan perubahan izin dapat tersendat. Audit lingkungan dari calon pembeli, perbankan, dan mitra besar juga hampir selalu menanyakan dokumen ini, dan ketiadaannya dibaca sebagai risiko yang belum dikelola.
Penyusunan DELH dan DPLH bersama IEC
Pemetaan Kewajiban dan Pemilihan Dokumen
IEC membantu perusahaan memetakan posisi usahanya terhadap kriteria Pasal 86 dan menentukan dokumen yang tepat sejak awal, DELH atau DPLH, sebelum biaya penyusunan dikeluarkan. Tahap ini mencegah kesalahan pilihan yang berujung perbaikan dokumen di tengah penilaian.
Penyusunan Sesuai Pedoman Resmi
Melalui jasa penyusunan DELH dan DPLH, dokumen disusun mengikuti pedoman Permen LHK P.102/2016 dan tata cara Lampiran V PP 22/2021, dengan evaluasi dampak berbasis data lapangan dan rencana pengelolaan yang realistis untuk dijalankan perusahaan.
Pendampingan sampai Persetujuan Terbit
Pendampingan berlanjut pada tahap pengajuan lewat sistem informasi, pengumuman, sampai penilaian atau pemeriksaan dan terbitnya persetujuan. Perusahaan tidak dibiarkan menebak sendiri setiap tanggapan dan permintaan perbaikan dari pejabat penilai.
Kesimpulan
DELH dan DPLH adalah jalur resmi yang disediakan PP 22/2021 bagi usaha yang telah berjalan sebelum peraturan ini berlaku, tetapi tidak memiliki dokumen lingkungan atau dokumennya sudah tidak sesuai ketentuan. DELH melayani kegiatan wajib AMDAL, DPLH melayani kegiatan wajib UKL-UPL, dan persetujuan keduanya dipersamakan dengan Persetujuan Lingkungan.
Bagi perusahaan, pilihannya bukan antara mengurus atau tidak mengurus. Kewajiban ini dapat ditegakkan lewat sanksi administratif sampai paksaan pemerintah, sehingga menyusunnya lebih awal atas inisiatif sendiri berarti menutup risiko dengan cara yang paling terkendali.
Referensi
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 angka 26 dan 27, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 508, dan Pasal 511. Salinan resmi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. https://dlh.kotabogor.go.id/peraturan/download/6
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 121.