Dokumen AMDAL dan UKL-UPL
Siapkan atau perbarui dokumen lingkungan sesuai rencana kegiatan aktual.
Perizinan Lingkungan
Pendampingan Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Teknis
Petakan persetujuan yang benar, lengkapi dokumen secara terkoordinasi, dan kelola proses review tanpa mencampur jalur kewenangan yang berbeda.
20.000+Alumni profesional
2.000+Klien perusahaan
100+Program dan layanan
10+ TahunPengalaman melayani perusahaan
Berangkat dari situasi Anda
Proses lebih terkendali ketika jenis persetujuan, kewenangan, dan dependensi dipetakan sejak awal
Istilah lama seperti izin lingkungan, IPLC, atau izin TPS B3 masih sering digunakan. Kebutuhan aktual perlu diterjemahkan ke jenis dokumen dan persetujuan yang berlaku untuk kegiatan, lokasi, serta kewenangan terkait.
Jenis persetujuan belum jelas
Perusahaan belum memiliki peta antara persetujuan lingkungan, persetujuan teknis, SLO, perizinan berusaha, dan kebutuhan sektor lain.
Data lintas fungsi belum sinkron
Legal, engineering, HSE, project, dan operasi memegang data yang berbeda sehingga dokumen mudah tidak konsisten.
Timeline bergantung pada banyak pihak
Review internal, kelengkapan teknis, kewenangan, dan respons instansi perlu dikelola sebagai satu rencana kerja.
Jawaban singkat: apa yang dimaksud Perizinan Lingkungan?
Pendampingan perizinan lingkungan membantu perusahaan melakukan screening kewajiban, menentukan jalur persetujuan, menyiapkan dokumen, mengoordinasikan data teknis, serta menindaklanjuti hasil review. Scope dapat mencakup Persetujuan Lingkungan, kebutuhan TPS Limbah B3, air limbah, emisi, SLO, dan izin sektor terkait seperti pemanfaatan air tanah jika relevan.
Hasil yang bisa digunakan
Hasil yang membantu tim mengambil tindakan berikutnya
Ruang lingkup disesuaikan dengan kondisi awal, tujuan, dan data yang tersedia. Berikut hasil yang menjadi fokus.
Regulatory screening
Pemetaan kegiatan, KBLI, lokasi, skala, perubahan rencana, dan kebutuhan persetujuan yang relevan.
Matriks perizinan
Daftar persetujuan, kewenangan, prasyarat, dokumen, PIC, dependensi, dan status.
Gap dokumen
Identifikasi data teknis, legal, desain, hasil uji, dan bukti yang masih perlu dilengkapi.
Penyusunan dokumen
Dukungan penyusunan atau pengumpulan dokumen sesuai scope yang disepakati.
Koordinasi proses review
Pencatatan pertanyaan, permintaan perbaikan, respons, dan status tindak lanjut.
Handover kewajiban
Ringkasan kewajiban setelah persetujuan terbit agar dapat diteruskan ke tim implementasi dan pelaporan.
Cara kerja
Alur yang transparan sejak kebutuhan dipetakan
Setiap tahap menjawab pertanyaan yang berbeda sehingga Anda tahu data apa yang dibutuhkan, siapa yang perlu terlibat, dan hasil apa yang diharapkan.
01
Screening kebutuhan
Kegiatan, lokasi, perubahan, kapasitas, dan status dokumen saat ini dipetakan.
02
Penetapan jalur
Jenis persetujuan, kewenangan, prasyarat, dan dependensi dikonfirmasi.
03
Pengumpulan dan penyusunan
Data lintas fungsi dikonsolidasikan dan dokumen disiapkan sesuai scope.
04
Pengajuan dan review
Status, pertanyaan, perbaikan, dan respons dikelola secara terstruktur.
05
Finalisasi dan handover
Dokumen final serta kewajiban implementasi diserahkan kepada PIC perusahaan.
Untuk siapa
Relevan bagi fungsi yang perlu mengubah data dan kewajiban menjadi tindakan
Project & Engineering
Menyediakan data desain, kapasitas, proses, utilitas, dan perubahan kegiatan.
HSE, Environment & Legal
Mengawal screening, dokumen, komunikasi, dan pemenuhan kewajiban.
Management & Investment
Membutuhkan visibilitas terhadap risiko, dependensi, timeline, dan keputusan proyek.
Acuan yang diperiksa
PP 22/2021 menggunakan kerangka Persetujuan Lingkungan dan mencabut PP 27/2012 tentang Izin Lingkungan. Permen LH/BPLH 22/2025 mengatur kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan. Jalur final tetap diverifikasi terhadap jenis kegiatan, lokasi, dan ketentuan sektor terkait.
Pertanyaan yang sering muncul
Hal yang perlu jelas sebelum Anda memutuskan
Apakah izin lingkungan masih digunakan?
PP 22/2021 menggunakan kerangka Persetujuan Lingkungan dan mencabut PP 27/2012 tentang Izin Lingkungan. Istilah lama tetap dipetakan agar kebutuhan perusahaan diarahkan ke proses yang berlaku.
Apakah IPLC, SIPA, dan izin TPS B3 berada dalam satu proses?
Tidak selalu. Setiap kebutuhan dapat memiliki dasar, kewenangan, prasyarat, dan sistem pengajuan yang berbeda sehingga perlu screening terpisah.
Apakah IEC menjamin izin pasti terbit?
Tidak. Keputusan berada pada instansi berwenang. IEC membantu meningkatkan kesiapan dokumen, konsistensi data, koordinasi, dan tindak lanjut review.
Berapa lama proses pengurusan?
Estimasi awal 8-16 minggu, tetapi waktu resmi dipengaruhi jenis persetujuan, kelengkapan data, kewenangan, antrean review, dan kebutuhan perbaikan.
Bisakah melanjutkan proses yang sudah berjalan?
Bisa setelah status pengajuan, dokumen, catatan review, dan gap yang tersisa diperiksa.
Konsultasi awal
Sampaikan kegiatan, lokasi, dan status persetujuan perusahaan Anda
Informasikan jenis usaha, lokasi, tahap proyek, perubahan kegiatan, dokumen yang sudah tersedia, dan persetujuan yang sedang dibutuhkan.
Langkah lanjutan
Produk dan layanan yang relevan
Pilih program lanjutan sesuai kebutuhan kompetensi, implementasi, atau penguatan sistem di organisasi Anda.
Latest Event
Aktivitas terbaru IEC
Dokumentasi pelatihan, workshop, dan pengembangan kompetensi bersama klien IEC.
13 Juli 2026
WIKA Perkuat Kesiapan Menghadapi Standar Pelaporan Keberlanjutan
Executive workshop untuk memperkuat kesiapan implementasi pelaporan keberlanjutan dan IFRS readiness.
29 Mei 2026
Pelatihan ESG Risk & Opportunity Management untuk Perumda Tirta Musi
Program peningkatan pemahaman risiko dan peluang ESG untuk mendukung bisnis berkelanjutan.
8 April 2026
Pelatihan Pengelolaan Limbah Non B3 untuk Garuda dan Coca-Cola Indonesia
Pelatihan untuk memperkuat kompetensi pengelolaan limbah non B3 di lingkungan perusahaan.