Memasuki pertengahan tahun 2025, krisis lingkungan di Indonesia kian nyata dan terasa dampaknya. Mulai dari bencana ekologis yang semakin sering terjadi hingga degradasi ekosistem akibat proyek pembangunan, semua ini menandakan bahwa pengelolaan lingkungan di Tanah Air belum berjalan ideal.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dalam laporan terbarunya, menyoroti empat catatan penting yang menggambarkan betapa seriusnya situasi ini. Namun sebelum membahas catatan tersebut, penting untuk memahami akar masalah dan penyebab mendasar dari krisis lingkungan yang kian mengkhawatirkan ini.
4 Catatan WALHI Soal Krisis Lingkungan 2025
1. Prediksi Lonjakan Deforestasi hingga 600 Ribu Hektar
WALHI memperkirakan bahwa laju deforestasi tahun 2025 bisa mencapai 600 ribu hektar. Hal ini terjadi seiring makin terbukanya celah hukum bagi perusahaan-perusahaan besar untuk mengalihfungsikan kawasan hutan, termasuk hutan lindung dan konservasi, demi kepentingan ekonomi jangka pendek.
2. Eksploitasi Pulau Kecil untuk Pertambangan
Puluhan pulau kecil di Indonesia telah dikapling untuk keperluan pertambangan. Ini merupakan bentuk ketimpangan struktural yang semakin mempersempit ruang hidup masyarakat pesisir dan mengancam keberlangsungan ekosistem laut.
3. Lemahnya Penegakan Hukum Lingkungan
WALHI mengkritisi bahwa pelanggaran terhadap lingkungan tak diikuti dengan penegakan hukum yang konsisten. Banyak pelaku perusakan lingkungan yang luput dari proses hukum, atau hanya mendapatkan sanksi administratif ringan.
4. Kriminalisasi Terhadap Pejuang Lingkungan
Salah satu bentuk kemunduran demokrasi lingkungan adalah penggunaan pasal-pasal tertentu dalam undang-undang untuk membungkam warga yang menolak proyek ekstraktif. Para nelayan, petani, dan masyarakat adat yang bersuara, justru diposisikan sebagai pengganggu investasi.
Baca juga : Mencegah Masalah Lingkungan: Peran Kajian Teknis dalam Menjamin Kinerja Optimal IPAL
Alasan Krisis Lingkungan Terjadi di Indonesia
Krisis lingkungan bukanlah fenomena yang muncul tiba-tiba. Terdapat pola kebijakan dan pendekatan pembangunan yang selama bertahun-tahun mengabaikan keberlanjutan. Beberapa alasan utama terjadinya krisis lingkungan di Indonesia antara lain:
- Pendekatan pembangunan yang eksploitatif
Pembangunan masih berorientasi pada ekstraksi sumber daya alam besar-besaran tanpa mempertimbangkan kapasitas lingkungan. - Minimnya penegakan hukum lingkungan
Pelanggaran seperti pembukaan hutan ilegal, pencemaran sungai, atau reklamasi tanpa izin yang sah masih banyak terjadi dan luput dari sanksi tegas. - Ketimpangan akses terhadap lingkungan sehat
Komunitas adat dan masyarakat pesisir justru menjadi pihak yang paling terdampak, padahal mereka kerap tak terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
Baca juga : 5 Teknik Pengelolaan Lingkungan di Pertambangan yang Wajib Diterapkan
Penyebab Utama Kerusakan Lingkungan
Beberapa penyebab utama yang mempercepat kerusakan lingkungan di Indonesia sepanjang 2024 hingga 2025, di antaranya:
- Alih fungsi lahan secara masif, terutama hutan untuk perkebunan, pertambangan, dan proyek strategis nasional.
- Pencemaran industri, termasuk limbah cair, asap smelter, dan emisi dari kendaraan serta pabrik yang belum memenuhi standar emisi.
- Pengabaian prinsip AMDAL dan izin lingkungan, di mana banyak proyek pembangunan dijalankan tanpa kajian lingkungan yang memadai atau manipulasi data dampak.
- Kriminalisasi masyarakat, di mana penolakan warga terhadap proyek yang merusak lingkungan justru direspons dengan ancaman hukum atau intimidasi.
Baca juga : Peran Masyarakat dalam AMDAL: Penerapan Regulasi dan Keberlanjutan Lingkungan
Rekomendasi Pelatihan: Pentingnya Pemahaman Prosedur Perizinan Lingkungan
Menghadapi kondisi ini, salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan oleh perusahaan, pemerintah daerah, dan komunitas adalah meningkatkan pemahaman terhadap prosedur perizinan lingkungan. Perizinan bukan sekadar formalitas, melainkan mekanisme untuk memastikan setiap proyek tidak mencederai lingkungan dan masyarakat sekitar.
Untuk itu, mengikuti pelatihan terkait prosedur perizinan lingkungan menjadi sangat penting. Salah satu rekomendasi terbaik adalah pelatihan dari Environment Indonesia yang menawarkan panduan lengkap mengenai bagaimana proses izin lingkungan dijalankan, mulai dari dokumen AMDAL, UKL-UPL, hingga persetujuan teknis yang sesuai regulasi terbaru.
Dengan mengikuti pelatihan ini, pelaku usaha maupun instansi bisa lebih bijak dan bertanggung jawab dalam setiap proyek pembangunan yang berdampak pada lingkungan.
Kesimpulan
Krisis lingkungan di Indonesia tahun 2025 adalah akumulasi dari berbagai kebijakan dan praktik pembangunan yang mengabaikan prinsip keberlanjutan. Empat catatan WALHI menegaskan bahwa langkah korektif harus segera diambil, baik dalam bentuk penataan ulang kebijakan, penegakan hukum, hingga perlindungan terhadap masyarakat yang membela lingkungannya. Kita membutuhkan pembangunan yang tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tapi juga sehat secara ekologi.
FAQ (Frequently Asked Questions)
- Apa saja indikator krisis lingkungan di Indonesia?
Indikatornya antara lain meningkatnya frekuensi bencana ekologis, deforestasi, pencemaran udara dan air, serta penurunan kualitas hidup masyarakat terdampak. - Apa yang dimaksud dengan kriminalisasi pejuang lingkungan?
Ini merujuk pada penggunaan hukum untuk menjerat masyarakat yang menolak proyek perusak lingkungan, seperti tambang atau reklamasi. - Mengapa perizinan lingkungan penting?
Karena menjadi dasar hukum dan teknis dalam memastikan suatu kegiatan pembangunan tidak merusak lingkungan dan memenuhi standar kelestarian. - Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu menyelamatkan lingkungan?
Mulai dari hal kecil seperti memilah sampah, ikut mengadvokasi kebijakan ramah lingkungan, hingga mendukung program edukasi lingkungan. - Di mana saya bisa mengikuti pelatihan tentang perizinan lingkungan?
Anda bisa mengikuti pelatihan di Environment Indonesia yang menyediakan modul dan pendampingan teknis untuk memahami proses izin lingkungan secara menyeluruh.