PROYEK LISTRIK: Pemprov Kaltim Kecewa Berat

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengaku kecewa karena rencana Kaltim untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan ketenagalistrikan nasional melalui program 35.000 megawatts (MW) belum menunjukkan hasil yang jelas.

Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengatakan hal ini karena tidak mengurusi secara serius Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN di Kaltim.

“Saya sangat kecewa. Karena ternyata Dirjen Ketenagalistrikan ESDM tidak bertanggungjawab dalam masalah RUPTL PLN di Kaltim,” ujarnya, Selasa (13/9/2016).

Menurutnya, dalam rangka mendukung program ketahanan energi listrik nasional maka Kaltim siap membangun pembangkit listrik 10.000 MW. Pada tahap awal ini Kaltim telah membentuk satuan tugas percepatan pembangunan pembangkit listrik 1.000 MW.

Sesuai dengan RUPTL PT PLN (persero) tahun 2016-2025 yang telah disahkan dengan Peraturan Menteri (Permen) ESDM.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi tim satgas percepatan pembangunan pembangkit listrik Kaltim dengan pemilik tambang batubara dan Perusahaan Daerah Ketenagalistrikan Kaltim terinventarisasi beberapa perusahaan batubara yang siap membantu membangun PLTU Mulut Tambang (main mouth).

“Tetapi dengan ketidakjelasan Dirjen untuk Kaltim yang 1.000 MW ini. Kita bisa saja bangun pembangkit listrik sendiri tanpa campur tangan PLN. Banyak investor yang siap,” kata Awang.

Pihaknya membeberkan ada enam investor yang sudah siap membangun PLTU Mulut Tambang. Yakni, PT Jhoswa Mahakam Mineral dan PT Toba Group Kutai Kartanegara serta PT Bhakti Energi Persada Kutai Timur dan PT MOA Maju Kurnia Utama Paser masing-masing 2 x 100 MW. Termasuk PT SLJ Global Tbk Kutai Kartanegara kapasitas 2 x 75 MW dan PT PT Aditya Kirana Mandiri sekitar 1 x 50 MW.

“Kita tidak ada masalah bangun pembangkit listrik sendiri. Kaltim miliki gas dan batubara. Tapi aturan yang ditegaskan Presiden Joko Widodo tolong diimplementasikan dan berikan kemudahan bagi investor termasuk daerah yang ingin mengelola sumber daya alamnya,” ungkap Awang.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Alihuddin Sitompul mengemukakan segera melalukan evaluasi terhadap program RUPTL PLN di daerah.

“Kami siap hadir ke daerah untuk evaluasi RUPTL PLN sekaligus melihat rencana usaha ketenagalistrikan daerah (RUKD) Kaltim terkait kebutuhan, ketersediaan dan potensi daerah,” ujarnya.

Sumber Berita: bisnis.com