Indonesia pernah disebut sebagai paru-paru dunia dan zamrud khatulistiwa karena luas hutannya. Namun itu dahulu kala, saat ini, hutan di Indonesia terus berkurang karena deforestasi yang tak terbendung.
Instruksi Presiden (Inpres) No 8 Tahun 2015 tentang Moratorium Hutan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu dinilai tidak memberikan penguatan bagi moratorium hutan. Peneliti memperkirakan, deforestasi hutan akan meluas pada tahun 2023.
“Tingkat deforestasi makin meningkat bahkan setelah adanya moratorium dari PP 60, bukan mengurangi malah terjadi peningkatan,” kata Haryono, peneliti dari Aid Environment di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (31/5/2015).
Menurut Haryono, moratorium yang telah ada sejak era SBY hingga Presiden Jokowi tidak mampu memberikan perubahan signifikan dalam perlindungan kawasan hutan. Inpres yang ada juga dianggap kurang mampu mengurangi gas emisi hingga 41% pada tahun 2020.
“Dalam Inpres sendiri tidak mengatur moratorium hutan secara luas, selain kawasan hutan lindung dan hutan konservasi yang memang sudah diatur sebelumnya,” ujar Haryono.
Geothermal, minyak bumi dan perkebunan sawit menjadi pengecualian dalam pengolahan hutan berdasarkan moratorium dan Inpres tersebut. Sehingga, Haryono memperkirakan hutan di Jambi dan Riau akan habis pada 2023 nanti jika pemerintah tak melakukan langkah konkret.
“Bahkan tahun 2023 nanti, jika pemerintah tidak efektif mengelola hutan, maka nasib hutan seperti di Riau dan Jambi diprediksi akan gundul dan deforestasi terjadi luar biasa,” pungkas Haryono
Permasalahan deforestasi yang dialami di hutan Indonesia ini menjadi tantangan pemerintah. Menurut Pengacara Publik dari YLBHI, Wahyu Nandang, salah satu penyebab deforestasi itu adalah tata ruang yang tak efektif.
“Penyumbang terbesar pengerusakan hutan disumbangkan dari perencanaan tata ruang yang tidak efektif, dari pengolahan hutan,” ujar Wahyu di lokasi yang sama.
Penyebab deforestasi terjadi, menurut Wahyu, juga disebabkan oleh penegakan hukum yang lemah dan aktivitas korupsi di pemerintahan daerah yang memberikan janji investasi hutan. Ia menyatakan pengerusakan hutan meningkat setiap menjelang Pilkada.
”Bahkan jika dilihat, laju perusakan hutan meningkat pada saat menjelang pilkada, dimana para calon bupati atau walikota mencari sponsor untuk dana pilkadanya dengan memberikan celah izin pengelolaan hutan,” ucap Wahyu.
Secara terpisah, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya memberikan pendapatnya atas deforestasi hutan di Jambi dan Riau tersebut. Ia menyatakan pemerintah akan terus berupaya untuk menyelamatkan hutan.
“Tentunya penguatannya sedang terus dilakukan dan tidak perlu menunggu lama. Saya tidak mengetahui akan data tersebut, tapi upaya yang baik akan terus kita lakukan,” ujar Siti melalui pesan singkat.
sumber : detik.com