Hampir di semua negara di dunia, ibu kota negara merupakan salah satu simbol penting pencapaian peradaban negara itu. Begitu pula yang terjadi dengan ibu kota Indonesia, Jakarta, ia akan dilihat sebagai simbol penting negeri ini. Namun, Jakarta kerap memunculkan dua wajah. Dua sisi wajah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta itu diperlihatkan amat jelas di Monumen Nasional kini. Jakarta yang megah, juga Jakarta yang jorok.
Wajah landmark Ibu Kota itu dihiasi ratusan truk sampah, lengkap dengan baunya. Jajaran truk tersebut amat mungkin bakal makin panjang seiring dengan belum selesainya konflik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi dan pengelola Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi.
Di satu sisi, konflik ketiga pihak tersebut sedang diupayakan untuk diselesaikan, tetapi di sisi lain persoalan sampah Jakarta tetap seperti labirin yang tidak akan selesai hanya dengan perbaikan tambal sulam. Itu misalnya dengan memperbaiki truk pengangkut atau realisasi teknologi gasifikasi dan anaerobik (galfad) yang memang lama tertunda.
Pasalnya, warga Jakarta juga telah lama menjadi ‘anak manja’. Sampah begitu mudah dihasilkan dan begitu mudah pula dibuang. Maka jangan heran ketika jumlah penduduk terus membengkak, membengkak pula persoalan sampah. Produksi sampah yang dibiarkan terus naik seperti itu, bagaimanapun akan sulit diatasi oleh teknologi.
Kalaupun sampah kemudian dapat diolah menjadi energi, pemborosan sumber daya alam tidak bisa dibalikkan. Contohnya ialah pemborosan minyak bumi untuk plastik atau styrofoam yang kebanyakan hanya berumur sesaat, tetapi kemudian menjadi sampah yang paling sulit terurai. Sebab itu, cerita sukses penanggulangan sampah di negara-negara lain bukan karena pengolahan sampah di titik akhir. Itu terjadi karena penanggulangan di hulu.
Sampah dikurangi sejak sumbernya di rumah tangga. Bahkan, sudah jamak dilakukan, biaya kebersihan dihitung berdasarkan banyaknya sampah. Maka masyarakat pun merasakan bahwa membuang sampah adalah perilaku mahal. Belum cukup di situ. Pemilahan sampah menjadi hal wajib. Itu pula yang menjadi kunci efektivitas pengelolaan sampah di banyak kota di dunia.
Tidak mengherankan pula jika beberapa negara maju bahkan mengurangi jumlah tempat pembuangan akhir karena minimnya jumlah sampah. Seluruh konsep itu sebenarnya juga bukan barang asing bagi Indonesia, termasuk juga Jakarta. Konsep-konsep tersebut telah tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.
Namun, sayangnya segala aturan tentang pengurangan dan pengelolaan sampah sejak di rumah tangga itu belum diterapkan. Jakarta bahkan ketinggalan jika dibandingkan dengan kota tetangga, seperti Depok, Jawa Barat, yang cukup bisa memaksa warganya memilah sampah sejak di rumah. Sampah organik dan anorganik pun telah dikelola terpisah di tempat-tempat pengolahan yang sebagian dibangun swadaya oleh masyarakat.
Ironisnya, ketertinggalan Jakarta bukan karena nihilnya niat masyarakat. Tidak sedikit cerita warga yang telah memilah sampah di rumah, tetapi menjadi sia-sia karena belum adanya fasilitas terpisah di petugas pengumpul sampah. Karena itu, sudah saatnya Jakarta berusaha lebih keras mengolah sampah sejak hulu.
Sudah pula saatnya Jakarta mengikutsertakan berbagai kelompok swasta dan pelaku industri yang bergantung padanya untuk ikut mengelola sampah. Malu negeri ini memiliki simbol ibu kota yang masih jauh dari peradaban tinggi, terutama menyerah karena sampah.
sumber : www.mediaindonesia.com