Tahun 2025 menjadi tonggak penting dalam transformasi sektor energi nasional. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur peta jalan transisi energi nasional. Peraturan ini menjadi payung hukum dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dan penguatan peran energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia.
Mengapa regulasi ini penting? Apa dampaknya bagi dunia industri dan investasi energi di Indonesia? Artikel ini akan membahas secara mendalam.
Mengapa Permen No. 10/2025 Sangat Strategis?
Permen ini menjadi langkah konkret dalam mendukung komitmen Indonesia terhadap perjanjian iklim Paris Agreement dan target Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada energi fosil, terutama batubara.
Dengan diterbitkannya Permen ini, pemerintah menegaskan arah kebijakan energi nasional ke depan:
- Menurunkan emisi GRK dari sektor energi secara bertahap.
- Mendorong keterlibatan sektor swasta dalam proyek EBT.
- Menciptakan ekosistem kebijakan yang mendukung investasi hijau.
Baca juga : Peluang Bisnis dalam Transisi Energi Indonesia Menuju 23% EBT 2025
1. Penetapan Peta Jalan Transisi Energi Nasional
Permen ini mewajibkan seluruh sektor energi untuk menyusun peta jalan transisi energi yang terintegrasi, terukur, dan realistis. Peta jalan ini mencakup:
- Proyeksi penurunan emisi GRK dari sektor energi.
- Rencana investasi proyek energi rendah karbon.
- Jadwal pensiun dini pembangkit batubara dan konversi ke EBT.
Dengan adanya roadmap nasional, pemerintah memastikan bahwa proses transisi berlangsung secara sistematis.
2. Kewajiban Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan
Permen ini menekankan akselerasi penggunaan EBT. Pemerintah menargetkan kontribusi EBT dalam bauran energi nasional sebesar 23% pada 2030. Kebijakan ini mendorong:
- Prioritas pembangunan pembangkit EBT, seperti PLTS, PLTB, dan PLT Bioenergi.
- Skema feed-in tariff dan insentif fiskal untuk pelaku industri EBT.
- Percepatan pengadaan infrastruktur smart grid dan interkoneksi antar pulau.
Baca juga : Mewujudkan 60% Energi Baru Terbarukan di Indonesia: RUPTL 2025-2035 dan Peluangnya
3. Pembatasan Pembangkit Fosil Tanpa Teknologi Rendah Emisi
Dalam rangka menjaga keberlanjutan, pembangunan pembangkit listrik berbasis energi fosil hanya diizinkan jika:
- Menggunakan teknologi rendah emisi seperti Carbon Capture and Storage (CCS).
- Mengadopsi co-firing biomassa.
- Terintegrasi dalam program konversi energi fosil ke EBT.
Kebijakan ini akan mendorong transisi dari PLTU konvensional ke sistem pembangkitan yang lebih ramah lingkungan.
4. Keterlibatan Dunia Usaha dan Pemerintah Daerah
Permen ini memberi peran penting kepada pelaku industri dan pemerintah daerah, di antaranya:
- Menyusun laporan keberlanjutan energi tahunan.
- Mewajibkan audit energi dan penerapan sistem manajemen energi.
- Mendorong kolaborasi antara BUMN, swasta, dan Pemda dalam proyek transisi energi.
Keterlibatan multipihak akan mempercepat pencapaian target transisi energi.
5. Mekanisme Pengawasan dan Sanksi
Untuk memastikan pelaksanaan regulasi berjalan efektif, Permen ini menetapkan:
- Mekanisme pemantauan dan evaluasi berkala.
- Platform pelaporan daring yang terintegrasi.
- Pengenaan sanksi administratif bagi instansi atau pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajiban.
Dampak Regulasi Ini Bagi Dunia Industri
Permen No. 10/2025 mendorong industri untuk segera berbenah. Pelaku usaha di sektor energi, manufaktur, dan infrastruktur kini dituntut:
- Mengurangi konsumsi energi fosil.
- Mengadopsi teknologi ramah lingkungan.
- Menyiapkan investasi jangka panjang pada sistem produksi yang efisien.
Industri yang gagal beradaptasi akan menghadapi hambatan regulasi dan risiko reputasi.
Baca juga : Apa Itu Konservasi Energi yang Menjadi Kunci Keberlanjutan?
Efisiensi Energi Sebagai Pilar Utama Transisi
Salah satu langkah krusial dalam mendukung transisi energi adalah efisiensi energi. Ini bukan hanya penghematan, tetapi transformasi total dalam manajemen energi perusahaan.
Praktik efisiensi energi meliputi:
- Audit energi berkala.
- Penggunaan peralatan hemat energi.
- Implementasi sistem manajemen energi ISO 50001.
Baca juga : Indonesia Targetkan 35% Energi Terbarukan 2034: Fokus pada Surya, Hidro, dan Panas Bumi
Rekomendasi Pelatihan: Program Efisiensi Energi
Mengingat pentingnya pemahaman teknis dan kebijakan terbaru, pelatihan efisiensi energi menjadi kebutuhan.
Melalui Pelatihan Efisiensi Energi dari Environment Indonesia, Anda akan mempelajari:
- Prinsip dan penerapan efisiensi energi di industri.
- Perhitungan potensi penghematan energi dan emisi.
- Strategi integrasi efisiensi energi dalam roadmap transisi.
Pelatihan ini sangat direkomendasikan untuk profesional energi, manajer lingkungan, dan pengambil kebijakan di perusahaan.
Kesimpulan
Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2025 adalah titik balik bagi arah kebijakan energi Indonesia. Lima poin penting dalam Permen ini tidak hanya menjadi sinyal perubahan, tapi juga panggilan bagi seluruh sektor untuk bertransformasi.
Dunia usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat luas harus bersinergi agar transisi energi menuju masa depan rendah karbon dapat berjalan cepat, adil, dan berkelanjutan.
FAQ (Frequently Asked Questions)
- Apa itu Permen ESDM No. 10 Tahun 2025?
Ini adalah peraturan yang mengatur peta jalan transisi energi nasional menuju sistem energi yang bersih, efisien, dan rendah karbon. - Apakah regulasi ini mengikat industri?
Ya. Permen ini mewajibkan pelaku industri untuk menyusun roadmap energi bersih dan melakukan audit energi. - Apa yang dimaksud teknologi rendah emisi?
Teknologi seperti CCS, co-firing biomassa, atau efisiensi sistem yang mengurangi emisi gas rumah kaca. - Bagaimana cara industri memulai transisi energi?
Mulai dari pelatihan, audit energi, dan penyusunan peta jalan serta investasi EBT. - Di mana bisa mendapatkan pelatihan efisiensi energi?
Environment Indonesia menyediakan pelatihan komprehensif tentang efisiensi energi dan transisi energi untuk dunia industri.